Berkerudung : Sebuah Dilema Antara Pilihan dan Kebebasan

17.15 Abary 2 Comments


Abshar Aryun
Ilmu Komunikasi
1506756242
Essay disusun untuk
LIMAS FISIP UI 2016

Tema yang diangkat : Bayang-bayang orde baru pada masa Reformasi
  


Berkerudung adalah hal yang cukup lumrah di Indonesia. Terdapat beberapa sebutan untuk kain penutup kepala tersebut. Hijab, jilbab, khimar, dan kerudung merupakan salah empat dari penyebutannya.  Terdapat tiga definisi kerudung: [1]
1.      Kain panjang yang dipakai wanita untuk menutup kepala, bahu, dan kadang-kadang wajah
2.      Rajutan panjang yang ditempelkan pada topi atau tutup kepala wanita, yang dipakai untuk memperindah atau melindungi kepala dan wajah
3.      a. Bagian tutup kepala biarawati yang melingkari wajah terus ke bawah sampai menutupi bahu
b. Kehidupan atau sumpah biarawati
Sebagai sebuah simbol agama, banyak penggunanya berasal dari Indonesia, negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Perempuan menggunakannya atas beberapa faktor. Agama islam memang memiliki suruhan bagi wanita untuk menutup bagian tubuhnya. Semuanya tertulis jelas dalam kitab suci Al-Qur’an, surat An-Nur ayat 23. Secara sosial, perempuan Indonesia yang mudah menunjukkan bentuk tubuh mudah dianggap sebagai wanita tuna susila. Dari sisi kebudayaan, perempuan islam yang sudah dewasa dianggap memiliki keharusan untuk berkerudung.

Pada masa orde baru, terdapat larangan terhadap pemakaian kerudung[2]. Melalui SK 052/C/Kep/D.82 misalnya, sebuah kebijakan yang mengatur seragam sekolah nasional. Ketika diimplementasikan, terdapat larangan terhadap pemakaian kerudung di lingkungan sekolah. Hal ini terjadi secara halus, namun dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya di lingkungan pendidikan, masyarakat yang masuk ke dalam jajaran pegawai negeri sipil juga menghadapi peraturan yang tidak jauh berbeda. Perempuan harus menghadapi peraturan larangan berkerudung. Jajaran kepolisian dan militer juga menerapkan larangan penggunaan berkerudung bagi para anggotanya. Hal ini pun merasuk kedalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak institusi menyarankan agar foto ijazah mereka tidak menggunakan kerudung, dimaksudkan untuk mempermudah perempuan dalam mendaftar sekolah atau mencari kerja.

Sekulerisme yang dilayangkan kepada perempuan berakar pada satu hal. Penggunaan atribut keagamaan dianggap sebagai perlawanan terhadap sistem. Sistem pemerintahan orde baru jelas memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sedikit saja perlawanan datang dari bagian sistem, maka mekanisme akan rusak, mengakibatkan runtuhnya sistem. Sebagai seorang pemimpin, tentunya Soeharto menyadari akan hal ini. Beberapa hal yang dianggap sensitif, berbahaya dan bisa menyulut api semangat perubahan berusaha diredam. Salah satunya, adalah agama.

Melalui pelarangan berkerudung, masyarakat khususnya para perempuan ditekan secara halus untuk tidak mengelu-elukan agama mereka. Dengan strategi konformitas, sudut pandang masyarakat dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak berkerudung adalah mereka yang mendapatkan kesempatan yang lebih baik, kegiatan yang lebih menyenangkan, serta satu imej yang telah lama diperdebatkan: kecantikan. Hak asasi pun dikesampingkan, karena kebebasan berperilaku seperti berkerudung dinilai bisa membahayakan propaganda yang sudah disusun selama ini.
Pada masa reformasi, larangan tersebut pun diangkat. Baik secara tertulis yaitu hukum yang berlaku dicabut, maupun secara sosial budaya, masyarakat mulai meneriakkan gaung toleransi dan merayakan perbedaan. Pada saat itu, para perempuan pun bisa bernafas lega. Karena mereka bisa menggunakan penghalang kepala mereka dengan bebas tanpa takut tidak mendapatkan kerja atau penghidupan yang lebih baik.

Namun ternyata, muncul kembali sebuah masalah baru dari kebebasan berpakaian bagi perempuan. Bayang-bayang orde baru pun kembali muncul, pemaksaan masyarakat berperilaku sebagaimana mestinya, demi keberlangsungan kehidupan bernegara yang baik dan damai. Pemilik kekuatan kembali menemukan sistem perlu diseragamkan dan diikuti oleh setiap lapisan masyarakat.

Beberapa bagian dari masyarakat harus menghadapi pemaksaan penggunaan kerudung[3]. Pada sekolah negeri di beberapa daerah di Indonesia, mereka menerapkan peraturan wajib berkerudung selama bersekolah. Hari jumat setidaknya adalah hari yang diwajibkan untuk menggunakan kerudung. Kerudung menjadi sebuah simbol. Simbol dari penahan para perempuan untuk bersikap baik dan benar. Agar terhindar dari masalah sosial seperti kehamilan dan penggunaan narkoba atau pergaulan bebas yang semakin popular di kehidupan remaja, kerudung diharapkan dapat digunakan untuk menangkis kebiasaan tersebut.

Dengan penggunaan kerudung, perempuan diharapkan dapat berpikir dua kali sebelum bertindak dan melakukan sesuatu. Karena menjadi simbol agama, sudah pasti ada beberapa nilai dan norma yang terikat kepada para pemakainya. Ada peran tambahan yang perlu dijalani bagi para pemakai kerudung. Salah satunya adalah penjagaan sikap kepada lawan jenis dan menjaga diri sendiri dari perbuatan yang didefinisikan menyimpang, alias tidak konform. Dengan kata lain, kerudung dijadikan sebagai sebuah alat untuk membatasi kebebasan berekspresi.

Di daerah yang sebelumnya berstatus istimewa, Provinsi Aceh, menerapkan kebijakan yang serupa. Siswi yang menjalani sekolah dasar hingga sekolah menengah atas harus menggunakan kerudung. Setiap harinya, kecuali beragama non muslim. Sebenarnya, hal ini berakar pada penghindaran objektifikasi seks pada perempuan, khususnya mereka yang masih berusia sekolah. Larangan berkerudung pada masa orde baru pun bergeser menjadi pemaksaan berkerudung bagi para perempuan.

Lambat laun, budaya tersebut merasuk kedalam kehidupan masyarakat. Jika berpergian tanpa jilbab, perempuan muda Aceh dianggap seorang pembangkang yang tidak mau ikut aturan, dengan kata lain melawan sistem. Jika mereka melawan sistem yang terpengaruh besar oleh patriarki di masyarakat, relevansi pada masa orde baru dengan masa reformasi pun terasa besar: jangan melawan sistem, mekanikanya bisa hancur. Ikuti sistem dan berikan sebagian hakmu sebagai masyarakat, agar sistem tetap bisa berjalan lancar.

Identitas dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negosiasi melalui media yakni bahasa[4]. Identitas diri adalah hak dasar yang perlu digaungkan keberadaanya. Kebebasan berkarya dan berekspresi merupakan anugerah yang tidak ada harganya. Pemaksaan dalam bentuk berpakaian dan berperilaku merupakan salah satu bentuk ketidak bebasan berekspresi. Dengan pemikiran dan pengambilan kesimpulan yang baik, berkerudung sudah kodratnya menjadi pilihan masing-masing individu. Perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih apa yang mereka inginkan dalam hidupnya.

Berkerudung atau tidak, mereka tidak pantas untuk mendapatkan diskriminasi. Dilarang memakai maupun dipaksa menggunakan, setiap perempuan memiliki pilihan untuk menentukan jalannya masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan ribuan gugusan pulau dan bermacam latar belakang perlu menanamkan satu nilai penting bagi masyarakatnya. Toleransi dan kebebasan individu dalam berpakaian sudah menjadi urusan masing masing, karena sistem bukan runtuh karena mereka menolak berpakaian sebagaimana sistem menentukan. Namun runtuh karena kelemahan yang ditemukan oleh bagian dari sistem tersebut.

 runtuh karena kelemahan yang ditemukan oleh bagian dari sistem tersebut.






Referensi
El Guindi, Fadwa. Jilbab : Antara Kesalehan, Kesopanan, dan Perlawanan. Jakarta : Serambi. 1999.
(Diakses pada 11 November 2016, pukul 14.31)
(Diakses pada 11 November 2016, pukul 21.04)
Ratri, Lintang. 2011. Cadar, Media, dan Identitas Perempuan Muslim. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Volume 39, No. 2.




Post terkait

2 komentar: